Contoh Soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) CPNS 2019 - III
Oktober 11, 2019
- Edit Article
Test Wawasan Kebangsaan merupakan bagian dari Test Kompetensi Dasar yang akan diujikan bagi para peserta seleksi CPNS.
Untuk menilai dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia meliputi:
- Pancasila
- Undang Undang Dasar 1945
- Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Bhinneka Tunggal Ika
- Sistem Tata Negara Indonesia
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Sejarah Perjuangan Bangsa
- Peranan Bangsa Indonesia
- Kemampuan Berbahasa Indonesia
Test Wawasan Kebangsaan (TWK)
Dibawah ini contoh test wawasan kebangsaan Sistem Tata Negara Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
A. Contoh Soal Sistem Tata Negara Indonesia
1. Sasaran perbaikan struktur politik yang demokratis pada intinya ialah adanya keseimbangan, adanya peningkatan kinerja lembaga-lembaga negara, serta adanya...a. Pemisahan kekuasaan secara tegas
b. Pengawasan yang ketat
c. Kebebasan pers
d. Kemauan pimpinan nasional
2. Teori Perjanjian Masyarakat, diuraikan dengan jelas oleh...
a. J.J. Rousseau
b. Machiavelli
c. Montesquieu
d. John Locke
3. Hukum publik antara lain mengatur hubungan antara...
a. Seseorang dengan benda yang menjadi hal miliknya
b. Orang-orang yang menjadi pejabat pemerintahan
c. Seseorang warga Negara dengan warga Negara lain
d. Warga Negara sebagai organisasi kekuasaan
4. Yang dimaksud dengan hukum private adalah...
a. Sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan orang-orang
b. Semua jawaban benar
c. Sesuatu yang berkenaan dengan hukum perdata dan hukum dagang
d. Sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan perseorangan
5. Teori Rule of Law menurut Dicey (1835-1922), mengandung unsur-unsur...
a. Semua jawaban benar
b. Kesederajatan di depan hukum
c. Hak asasi manusia
d. Supermasi hukum
6. Subjek hukum perdata Internasional adalah...
a. Organisasi Internasional
b. Gabungan Negara
c. Negara
d. Manusia pribadi
7. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap...
a. Peraturan Pemerintah
b. Keputusan Menteri
c. Peraturan Daerah
d. Keputusan Presiden
8. Yang dimaksud dengan hukum public adalah...
a. Sesuatu yang berhubungan dengan tata usaha negara
b. Sesuatu yang berhubungan dengan tata negara
c. Sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Negara
d. Semua jawaban benar
9. Berikut ini hal-hal termasuk dalam bidang hukum private, kecuali...
a. Seseorang mengadakan perjanjian jual beli sepetak tanah
b. Seseorang tidak menepati perjanjian sewa menyewa rumah
c. Seorang anak menuntut hak waris dari orang tuanya
d. Seseorang dengan sengaja menipu orang lain
10. Menurut pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Presiden...
a. Berkedudukan sebagai kepala pemerintahan
b. Merupakan lembaga tertinggi Negara
c. Berkedudukan sebagai kepala Negara
d. Memiliki kekuasaan yang cukup luas
11. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah...
a. Pembinaan kesadaran warga negara
b. Pungutan pajak yang proporsional
c. Peningkatan kesejahteraan rakyat
d. Penegakan hukum secara konsisten
12. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah...
a. Mengatasi kelemahan manajemen
b. Meningkatkan sumber daya manusia
c. Mencapai peningkatan produksi
d. Mewujudkan efisiensi birokrasi
13. Istilah konstitusi dalam bahasa inggris adalah...
a. constituin
b. constion
c. constitution
d. constium
14. Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat ...
a. flekksibel
b. rigid
c. umum
d. permanen
B. Contoh Soal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
1. Undang-undang pemerintahan daerah diatur dalam...a. UU No. 31 tahun 2002
b. UU No. 32 tahun 2004
c. UU No. 30 tahun 2004
d. UU No. 22 tahun 1999
2. Dengan adanya prinsip otonomi seluas-luasnya, daerah diberi kewenangan mengatur urusan pemerintahannya sendiri, kecuali di bidang...
a. Agama
b. Perekonomian
c. Wilayah
d. Sosial Masyarakat
3. DPD dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini, kecuali...
a. Pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
b. Hubungan pusat dengan daerah
c. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
4. DPD dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini, kecuali...
a. Pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
b. Hubungan pusat dengan daerah
c. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
d. Perimbangan keuangan pusat dan daerah
5. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan...
a. Keragaman daerah
b. Kaidah agama
c. Mayoritas penduduk
d. Pendidikan
6. Pembuatan Perda (Peraturan Daerah) sebagai salah satu penerapan otonomi daerah dalam segi...
a. Efektif
b. Kebebasan
c. Keterbukaan
d. Partisipasi
7. Susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari:...
a. Kepala Deerah dan Tripida/Muspida
b. Kepala Daerah dan DPRD
c. Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derah
d. Kepala Derah dan dinas-dinas